Sebidang tanah dapat
tetap berdiri di tempat yang sama selama puluhan tahun, tetapi manfaat yang
dihasilkannya bisa berubah mengikuti kebutuhan masyarakat. Tanah yang semula
digunakan untuk mendirikan mushala, misalnya, dapat menjadi bagian dari kawasan
pendidikan, pelayanan kesehatan, atau kegiatan pemberdayaan ekonomi sepanjang
pengembangannya sesuai dengan ikrar wakaf dan ketentuan hukum. Persoalan yang
muncul bukan hanya bagaimana seseorang menyerahkan tanahnya untuk kepentingan
keagamaan, melainkan juga bagaimana memastikan tanah tersebut tetap
terlindungi, terpelihara, dan memberikan manfaat bagi masyarakat setelah
pewakafnya meninggal dunia. Kenyataannya, tidak semua tanah wakaf yang memiliki
nilai ekonomi tinggi telah dikelola secara optimal. Penelitian Shokhifah dan
Wahyudi (2024) di Desa Munggu, Kabupaten Ponorogo, menunjukkan bahwa
keterbatasan sumber daya manusia dan pengetahuan nazhir dapat menghambat
produktivitas tanah wakaf. Sementara itu, Lathif (2024) mengidentifikasi bahwa
pengelolaan tanah dan bangunan wakaf di Indonesia masih memerlukan pengembangan
model usaha dan kelembagaan yang lebih beragam. Kedua penelitian tersebut
memperlihatkan bahwa keberlangsungan wakaf tidak hanya ditentukan oleh status
keagamaannya, tetapi juga oleh kepastian hukum, kemampuan pengelola, dan
kesesuaian pemanfaatan aset dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam perspektif
fikih Islam, wakaf benda tidak bergerak dikenal melalui konsep waqf al-‘aqār
(وَقْفُ الْعَقَارِ), yaitu wakaf atas harta tetap seperti tanah, bangunan, dan
aset lain yang secara hukum tidak dapat dipindahkan tanpa mengubah kedudukan
atau karakteristiknya. Landasan utamanya berkaitan dengan prinsip ḥabs al-aṣl wa tasbīl al-manfa‘ah (حَبْسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيْلُ الْمَنْفَعَةِ), yakni mempertahankan pokok harta dan
menyalurkan manfaatnya bagi kepentingan yang dibenarkan syariat. Prinsip
tersebut tercermin dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim mengenai Umar bin
Khattab yang memperoleh tanah di Khaibar. Rasulullah Saw. memberikan petunjuk
agar tanah itu dipertahankan, sedangkan hasilnya disedekahkan kepada pihak yang
membutuhkan. Al-Zuḥaylī (1985), dalam Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, menguraikan bahwa objek wakaf harus
memiliki nilai yang diakui, dapat dimanfaatkan secara sah, dan memenuhi
persyaratan menurut pandangan fikih yang digunakan. Tanah menjadi objek wakaf
yang menonjol karena memiliki karakteristik fisik yang relatif tetap dan
memungkinkan pemanfaatan berulang tanpa menghabiskan substansi tanahnya. Namun,
keutuhan fisik aset tidak serta-merta menjamin keberlanjutan manfaat. Bangunan
dapat mengalami kerusakan, lahan dapat kehilangan produktivitas, dan perubahan
lingkungan dapat memengaruhi fungsi awalnya. Oleh karena itu, Barkah et al.
(2020) menempatkan pemeliharaan dan pemanfaatan harta sebagai bagian penting
dari pelaksanaan wakaf. Prinsip mempertahankan pokok harta perlu diterapkan
bersama tanggung jawab untuk menjaga fungsi sosialnya.
Secara yuridis,
wakaf benda tidak bergerak di Indonesia diatur dalam Pasal 16 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Ketentuan tersebut menjelaskan
bahwa objek wakaf benda tidak bergerak mencakup hak atas tanah yang telah
ataupun belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas
tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas
satuan rumah susun, serta benda tidak bergerak lainnya yang memenuhi ketentuan
syariah dan peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa
objek wakaf tidak hanya berbentuk tanah kosong, tetapi dapat mencakup berbagai
bentuk aset yang melekat pada tanah atau mempunyai kedudukan sebagai benda
tidak bergerak menurut hukum. Dalam praktiknya, seseorang dapat mewakafkan
tanah untuk pembangunan sekolah, bangunan untuk kegiatan pelayanan kesehatan,
atau kebun yang hasil pengelolaannya digunakan untuk membiayai kegiatan sosial.
Namun, status setiap objek perlu diperiksa secara cermat karena hak milik, hak
guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai mempunyai karakteristik serta masa
berlaku yang berbeda menurut hukum pertanahan. Kejelasan status tersebut
menentukan prosedur, jangka waktu, dan kemungkinan pelaksanaan wakaf. Ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 beserta perubahannya melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 memberikan pengaturan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan wakaf. Dengan demikian, keabsahan wakaf benda tidak
bergerak harus dibangun melalui kesesuaian antara syarat fikih, bukti
kepemilikan yang sah, peruntukan aset, dan mekanisme hukum yang berlaku (Republik
Indonesia, 2004, 2006, 2018).
Dalam kehidupan
masyarakat Indonesia, wakaf benda tidak bergerak memiliki hubungan erat dengan
penyediaan fasilitas keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.
Tanah wakaf yang digunakan untuk masjid atau musala berfungsi menyediakan ruang
ibadah sekaligus menjadi tempat penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an, pembinaan
masyarakat, dan kegiatan kemasyarakatan. Sementara itu, tanah dan bangunan yang
diperuntukkan bagi sekolah, madrasah, pesantren, serta perguruan tinggi
berkontribusi terhadap penyediaan sarana pendidikan yang dapat digunakan secara
berkelanjutan. Wakaf juga dapat diarahkan untuk pembangunan rumah sakit,
klinik, panti sosial, dan pemakaman sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta
peruntukan yang ditetapkan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengakui
penggunaan harta wakaf untuk sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, bantuan
sosial, peningkatan ekonomi umat, dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak
bertentangan dengan syariat. Dalam perspektif pengelolaan, perbedaan fungsi
tersebut menuntut pendekatan yang berlainan. Bangunan sekolah memerlukan
pembiayaan pemeliharaan ruang belajar, fasilitas kesehatan membutuhkan
pembaruan sarana pelayanan, sedangkan tanah pemakaman memerlukan penataan dan
perlindungan kawasan. Rozalinda (2015) menjelaskan bahwa pengembangan wakaf
perlu diarahkan pada peningkatan manfaat harta dengan mempertimbangkan
karakteristik aset dan kemampuan pengelolanya. Oleh karena itu, wakaf benda
tidak bergerak sebaiknya tidak hanya dipahami sebagai penyediaan lokasi bagi
suatu kegiatan, tetapi juga sebagai sumber daya sosial yang memerlukan
perencanaan penggunaan, pembiayaan operasional, dan pengawasan dalam jangka
panjang.
Pelaksanaan wakaf
benda tidak bergerak memerlukan prosedur administratif yang menjamin kejelasan
kepemilikan, peruntukan, dan kedudukan hukum harta yang diwakafkan. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ikrar wakaf dilakukan oleh wakif kepada nazhir
di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua
orang saksi. Pernyataan tersebut dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), yang
memuat identitas wakif dan nazhir, keterangan mengenai objek wakaf, peruntukan,
serta jangka waktu wakaf. Untuk tanah, proses tersebut dilanjutkan dengan
pendaftaran pada Kantor Pertanahan sesuai ketentuan Peraturan Menteri
ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017. Sertifikasi memberikan bukti administratif
mengenai status tanah wakaf sekaligus membantu mencegah penguasaan atau
pengalihan yang bertentangan dengan peruntukannya. Bagi wakaf lama yang belum
mempunyai AIW, tersedia mekanisme Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)
apabila persyaratan pembuktiannya terpenuhi. Pentingnya pencatatan tersebut diperlihatkan
oleh penelitian Damanik et al. (2024) di Kecamatan Perbaungan, Sumatera Utara.
Berdasarkan data tahun 2022 yang mereka teliti, dari 88 bidang tanah wakaf
masjid, sebanyak 43 bidang telah bersertifikat, sedangkan 45 bidang lainnya
belum bersertifikat. Penelitian tersebut mengidentifikasi keterbatasan
informasi, rendahnya kemampuan pengelola, persoalan administrasi, dan kesadaran
hukum masyarakat sebagai hambatan utama. Temuan ini menunjukkan bahwa
kepercayaan masyarakat kepada wakif dan nazhir perlu diperkuat dengan
dokumentasi yang dapat melindungi aset dari sengketa pada masa mendatang.
Pengembangan
wakaf benda tidak bergerak melalui pendekatan produktif merupakan salah satu
cara untuk meningkatkan manfaat ekonomi tanpa menghilangkan fungsi sosial aset.
Tanah pertanian wakaf, misalnya, dapat dikelola melalui kerja sama dengan
petani menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip muamalah, sedangkan bangunan
wakaf yang memiliki potensi komersial dapat dimanfaatkan melalui penyewaan
ruang usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ikrar dan ketentuan hukum.
Pendapatan yang diperoleh kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan,
pelayanan kesehatan, kegiatan keagamaan, atau kebutuhan masyarakat yang telah
ditetapkan sebagai penerima manfaat. Penelitian Rahma dan Bustamin (2021)
mengenai pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang
Pariaman, menemukan praktik kerja sama pertanian melalui akad muzāra‘ah dan
musāqāh. Meskipun bentuk akadnya dinilai sesuai dengan prinsip syariah, penelitian
tersebut juga mengidentifikasi persoalan kesesuaian sistem pembagian hasil
dengan ketentuan fikih muamalah. Hal ini memperlihatkan bahwa kegiatan yang
menghasilkan keuntungan belum tentu sepenuhnya memenuhi prinsip pengelolaan
wakaf apabila hubungan ekonomi antarpihak tidak diatur secara tepat. Pada
penelitian lain, Rosyid et al. (2024) menguraikan pengembangan aset wakaf
peninggalan Kesultanan Demak melalui pemanfaatan lahan dan pembangunan
fasilitas komersial yang hasilnya digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan
keagamaan. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa produktivitas wakaf
perlu dinilai berdasarkan kepatuhan akad, keberlanjutan pendapatan,
pemeliharaan aset, dan ketepatan penyaluran manfaat, bukan semata-mata
berdasarkan besarnya keuntungan yang diperoleh.
Perlindungan
terhadap harta wakaf benda tidak bergerak menjadi persoalan yang sangat penting
ketika terjadi perubahan tata ruang, pembangunan infrastruktur, atau kebutuhan
penggantian aset. Dalam fikih, pembahasan mengenai penggantian harta wakaf
dikenal dengan istilah istibdāl al-waqf (اِسْتِبْدَالُ الْوَقْفِ), yaitu penggantian harta wakaf dengan
harta lain berdasarkan ketentuan yang dibenarkan. Para ulama memiliki perbedaan
pandangan mengenai kebolehan dan persyaratannya karena penggantian aset dapat
menimbulkan persoalan terhadap prinsip pemeliharaan harta wakaf. Dalam hukum
Indonesia, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada dasarnya melarang
harta wakaf dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar,
atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Namun, Pasal 41 memberikan
pengecualian terhadap penukaran untuk kepentingan umum yang memenuhi
persyaratan hukum, tidak bertentangan dengan syariah, dan memperoleh izin
tertulis Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta pengganti juga
harus memiliki manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta
wakaf sebelumnya. Mekanisme lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2018. Qolbunnuzuli dan Syibly (2023), dalam penelitian mengenai penukaran
tanah wakaf yang belum bersertifikat untuk proyek jalan tol, menunjukkan
kompleksitas hubungan antara kepentingan pembangunan, pembuktian status tanah,
dan perlindungan hak wakaf. Persoalan ini memperlihatkan bahwa penggantian aset
tidak dapat diputuskan hanya berdasarkan pertimbangan nilai ekonomi atau
kepentingan pembangunan. Keputusan tersebut harus memenuhi prosedur hukum serta
menjamin bahwa kepentingan penerima manfaat wakaf tidak dikorbankan.
Penguatan wakaf
benda tidak bergerak di Indonesia memerlukan perubahan cara pandang dari
sekadar menerima dan menyimpan aset menuju pengelolaan yang mampu
mempertahankan manfaatnya secara terukur. Nazhir perlu memiliki inventarisasi
yang memuat lokasi, luas, batas tanah, status sertifikat, kondisi bangunan,
peruntukan, biaya pemeliharaan, serta potensi pengembangan setiap aset.
Informasi tersebut penting sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan yang
mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kondisi lingkungan, dan risiko yang
mungkin terjadi. Penelitian Shokhifah dan Wahyudi (2024) memperlihatkan bahwa
keterbatasan kompetensi nazhir dapat menyebabkan tanah wakaf tidak produktif,
sedangkan Rosyid et al. (2024) menunjukkan bahwa pengembangan tata kelola dari
pola tradisional menuju pola yang lebih profesional memungkinkan pemanfaatan
aset yang lebih beragam. Namun, profesionalisasi tidak boleh menggeser tujuan
utama wakaf menjadi sekadar kegiatan mencari keuntungan. Setiap keputusan
pengembangan perlu mempertimbangkan ketentuan syariah, kehendak wakif, hak
penerima manfaat, serta keberlanjutan aset bagi generasi berikutnya. Pengelola
juga perlu menyusun laporan keuangan yang terbuka, melakukan pemeriksaan
kondisi aset secara berkala, dan mengevaluasi hasil pemanfaatannya melalui
indikator yang relevan, seperti jumlah penerima layanan pendidikan,
ketersediaan fasilitas kesehatan, atau pendapatan wakaf yang disalurkan untuk
kegiatan sosial. Dalam kerangka maqāṣid
al-syarī‘ah, langkah
tersebut berkaitan dengan perlindungan harta (ḥifẓ
al-māl) sekaligus
pemenuhan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, ukuran keberhasilan wakaf
benda tidak bergerak tidak berhenti pada kepastian status kepemilikan atau
keberadaan bangunan, melainkan juga pada kemampuannya mempertahankan amanah
serta menghasilkan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan sepanjang masa.
Daftar Pustaka
Al-Zuḥaylī,
W. (1985). Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuhu (الفقه الإسلامي
وأدلته) (Cet. ke-2). Dār
al-Fikr.
Barkah, Q., Azwari, P. C., Saprida, &
Umari, Z. F. (2020). Fikih zakat, sedekah, dan wakaf. Kencana. https://books.google.co.id/books?id=I7XyDwAAQBAJ
Damanik, H., Yamamah, A., & Syahmedi,
R. (2024). Obstacles in the management of certification of mosque endowment
land in Perbaungan District (Implementation of Law Number 41 of 2004 concerning
endowments). Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics, 7(3),
5542–5552. https://doi.org/10.31538/iijse.v7i3.5627
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional. (2017). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran
Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. https://peraturan.bpk.go.id/Details/103747/permen-agrariakepala-bpn-no-2-tahun-2017
Lathif, S. (2024). Variations of
productive waqf management model in Indonesia: A literature study. Munazzama:
Journal of Islamic Management and Pilgrimage, 4(1), 74–82. https://doi.org/10.21580/mz.v4i1.21152
Qolbunnuzuli, D., & Syibly, M. R.
(2023). Ruislag tanah wakaf belum bersertifikat untuk proyek jalan tol dalam
perspektif hukum Islam. Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum, 5(2), 159–172. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss2.art3
Rahma, V., & Bustamin, B. (2021).
Pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan produktif dalam tinjauan fiqh muamalah.
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(2), 139–156. https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5752
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-41tahun2004
______________. (2006). Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pp-42-tahun-2006
______________. (2018). Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf. https://peraturan.bpk.go.id/Details/85186/pp-no-25-tahun-2018
Rosyid, A. Z., Shaharudin, S. A. B.,
Sholihah, H., & Asmaji. (2024). The dynamics of productive waqf management
of Islamic kingdom property in Java. Al-'Adalah, 21(1), 149–174. https://doi.org/10.24042/adalah.v21i1.16384
Rozalinda. (2015). Manajemen wakaf produktif. Rajawali Pers. https://rajagrafindo.co.id/produk/manajemen-wakaf-produktif/
Shokhifah, E. Z., & Wahyudi, W. (2024). Produktivitas pengelolaan tanah wakaf di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo perspektif hukum wakaf di Indonesia. Journal of Sharia Economic Law, 2(2), 79–86. https://doi.org/10.37680/jshel.v2i2.5770
